ULMWP di Balik Penyerangan di Papua

Papua – United  Liberation Movement West Papua (ULMWP) yang berkedudukan di beberapa negara seperti Vanuatu; New York, Amerika Serikat (AS); Belanda; dan Inggris diduga dibalik insiden penembakan puluhan pekerja Trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.

Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (WaKSAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, dugaan itu bukan tanpa dasar. Ini karena kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekarang berubah nama menjadi ULMWP yang berkedudukan di beberapa negara, salah satunya di Vanuatu, negara kepulauan di Samudera Pasifik bagian selatan dan sejumlah negara seperti AS, Belanda, dan Inggris. ''Vanuatu sangat gencar membantu OPM dalam kemerdekaan mereka," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/12/2018).

Kiki yang juga menjabat ketua umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Persatuan Purnawiran Angkatan Darat (PPAD) mengatakan, insiden penembakan yang menewaskan puluhan pekerja Trans Papua di Nduga merupakan pemberontakan terhadap keamanan negara. Pelaku penembakan brutal ini bukan dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) biasa, tapi ulah Gerombolan Separatis Bersenjata GSB OPM yang menginginkan kemerdekaan.  "Sepatutnya tidak Iagi disebut sebagai KKB sebagaimana penyebutannya selama ini. Ini karena tujuan mereka jelas untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan RI)," ujarnya.

Kiki menegakan, Papua merupalan bagian dari NKRI. Karenanya, apapun risikonya Papua harus di pertahankan. "Ingin saya katakan bahwa ini adalah masalah Papua, bagian dari wilayah NKRI. Jadi apapun risikonya itu harus dipertahankan," tandasnya.

Kiki menambahkan, kelompok OPM sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer. Mereka juga sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata terhadap masyarakat. Bahkan tak segan menyerang pos TNI Polri di Papua. "Artinya ini bukanlah ancaman terhadap perorangan atau masyarakat, sudah ancaman terhadap keamanan negara, karena tujuannya (OPM, Red) sudah jelas merdeka," cetusnya.

Kehadirannya, lanjut Kiki, sudah memenuhi syarat disebut sebagai kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer. Selanjutnya, mengingat akar masalahnya adalah keadilan sosial, maka Kiki mendorong Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah Papua secara terpadu.

Ia juga meminta TNI harus mengambil alih penanganan insiden penembakan pekerja trans Papua di Kabupaten Nduga yang selama ini dibawah kendali Polri. "Penangan terhadap GSB-OPM sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama, dibantu Polri dalam hal penegakan hukumnya," tandasnya.

Operasi TNI harus dilakukan secara terukur berdasrkan Hukum Humaniter dan Azas Operasi Lawan Gerilya dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua. Ini terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata. 

Kiki juga meminta evaluasi terhadap Badan Intelejen Negara (BIN), khususnya yang berada di wilayah Papua atas insiden penembakan puluhan pekerja tersebut. Jika fungsi dan kinerja intelejen berjalan sebagaimana mestinya penembakan yang dilakukan GSB-OPM tidak perlu terjadi. Maka dari itu, Kiki nilai, ada masalah dalam intelejen tersebut.

"Di sini kesannya, dari kejadian Nduga tidak ada keterpaduan. Padahal pada 1 Desember itu hari ulang tahun OPM. Masa intelijen tidak ada peringatannya waspadai itu. Ini harus dievaluasi," tandasnya.

Kiki menjelaskan, sedianya intelejen mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawasi setiap kegiatan, apalagi kegiatan yang bersingungan dengan OPM, di mana mereka selalu dilengkapi dengan persenjataan.

Kiki mengatakan, mekanisme kerja intelejen yang dimiliki bangsa ini sangat bagus dan tidak dimiliki negara lain. Ia sebut seperti kehadiran Bintara Pembina Desa (Babinsa) hingga Kamtibnas Polisi di setiap desa.  "Kalau bisa diintegrasikan, diefektifkan, dia (intelejen, Red) bisa menjadi penerima informasi pertama. Kalau bisa diorganisir yang baik itu bagus, termasuk penyelundupan senjata," kata lulusan Akabri 1971 itu.

Maka dari itu, Kiki mendesak pemerintah melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh menyangkut masalah manejemen operasi TNI-Polri baik sistem intelejen, taktis, koordinasi, teritorial, logistik, pembangunan daerah, hak-hak adat, serta hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal.

Evakuasi Jenazah Selesai

Evakuasi 16 jenazah korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dari Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua selesai. Pada Jumat (7/12), sebanyak tujuh jenazah yang diterbangkan menggunakan helikopter TNI AD tiba di Timika. TNI dan Polri memastikan bahwa seluruh jenazah itu merupakan pekerja PT Istaka Karya. Kepastian tersebut diperoleh setelah rangkaian otopsi selesai, kemarin (7/12).

Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menjelaskan, tujuh jenazah itu tiba di Timika sekitar pukul 09.00 WIT. ”Semuanya langsung diotopsi,” imbuh pria yang akrab dipanggil Aidi tersebut. Berdasar hasil otopsi, Aidi menyampaikan bahwa diketahui semua jenazah dari Distrik Yigi merupakan pekerja PT Istaka Karya. Mereka ditemukan tewas dengan luka tembak, luka serangan benda tajam, dan benda tumpul.

Hasil otopsi kemarin sekaligus menegaskan kembali bahwa sudah ada 23 pekerja PT Istaka Karya berhasil ditemukan TNI – Polri. Disamping 16 pekerja yang sudah meninggal dunia, ada tujuh pekerja selamat. Sedangkan jumlah total pekerja PT Istaka Karya berdasar hasil koordinasi dengan perusahaan itu sebanyak 28 orang. Artinya masih ada lima orang belum ditemukan. Termasuk di antara mereka dua orang yang masih hilang dan tiga diduga sudah meninggal dunia.

Lebih lanjut, Aidi menyampaikan secara terperinci nama-nama korban yang ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa antara lain Agustinus T, Jepry Simaremare, Carly Zatrino, Alpianus, Muh. Agus, Fais Syahputra, serta  Yousafat. Selain itu, Aris Usi, Yusran, Dino Kondo, Markus Allo, Efrandy Hutagaol, Samuel Pakiding, Anugrah Tolu, Emanuel Beli Naikteas, dan Daniel Karre juga ditemukan meninggal dunia.

Seluruh jenazah itu sudah diserahkan kepada PT Istaka Karya dan masing-masing keluarga korban. Menggunakan pesawat milik TNI AU, kemarin sore semua jenazah diterbangkan ke Makassar dan Medan. ”Ada 14 jenazah diturunkan di Makassar,” ungkap Aidi. Dari Makassar, jenazah-jenazah itu kemudian dibawa ke rumah duka masing-masing. Bukan hanya di Sulawesi, ada juga yang dibawa ke Kalimantan.

Serupa dengan 16 jenazah tersebut, tujuh pekerja PT Istaka Karya yang ditemukan selamat juga sudah bersama keluarga masing-masing. Mereka terdiri atas pekerja bernama Marthinus Sampe, Jefriyanto, Ayub, Jimmy Aritonang, Johny Arung, Tarki, dan Matheus Palinggi. Lantas bagaimana nasib lima pekerja yang belum ditemukan, Aidi memastikan bahwa seluruh pasukan TNI–Polri masih bertugas di Distrik Yigi.

Menurut Aidi, sampai kemarin pencarian korban berlanjut. Mereka mencari korban yang diduga sudah meninggal dunia maupun hilang saat berusaha melarikan diri dari kejaran KKSB. ”Tetap kami lakukan pencarian sampai batas waktu yang kami belum tentukan,” terang dia. Selain itu, pasukan gabungan tersebut juga diperintahkan melaksanakan pengejaran dan penangkapan KKSB.

Perintah tersebut, sambung Aidi, berlaku lantaran TNI–Polri sudah berkomitmen untuk menegakan hukum. ”Target kami adalah pelaku tertangkap hidup atau mati,” tegas perwira menengah TNI AD tersebut. Sampai mereka tertangkap, pasukan yang berada di Distrik Yigi bakal terus begerak. Kecuali, para pelaku menyerahkan diri. ”Kami akan jamin keamanan mereka,” tambahnya.

Sebagai orang nomor di institusi militer tanah air, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berjanji berusaha sebaik mungkin untuk menangkap semua pelaku. ”Aturan harus ditegakkan untuk diselesaikan secara hukum. Karena sesungguhnya kejadian ini tidak boleh dibiarkan,” ucap mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu. Bersama Polri, TNI terus melanjutkan tugas di Distrik Yigi.

Kemarin, Hadi secara langsung menyaksikan serah terima 16 jenazah para korban kepada PT Istaka Karya dan keluarga mereka. ”Putra keluarga bapak dan ibu sekalian adalah pahlawan pembangunan untuk kemajuan Papua,” ungkapnya. Sebab, mereka meninggal dunia dalam tugas membangun jalan Trans Papua yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. ”Akan tetapi musibah ini tidak bisa kita hindari,” sambungnya.

Peristiwa pembantaian 16 pekerja proyek oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) merupakan salah satu ledakan akibat banyaknya masalah tak terselesaikan di Papua. Namun, Polri belum memandang langkah penanganan perlu ditempuh dengan berbagai jalur, baik dialog dan militer.

Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin menuturkan, saat ini langkah penanganannya masih proses penangkapan atau pengejaran. Dengan target menegakkan hukum terhadap KKSB. ”Perintah dari Kapolri dan Panglima TNI, TNI juga mendukung penuh upaya ini,” tuturnya.

Pelaku pembantaian itu tentu harus diseret ke meja hijau. Namun, Polri juga masih fokus melakukan evakuasi dan penyelamatan. Setidaknya, ada tiga jenazah lagi yang masih dalam proses pencarian dan dua pekerja yang diduga masih hidup. ”Kami berharap masyarakat membantu agar mereka segera ditemukan,” ungkapnya.

Penanganan masalah di Papua masih dipandang hanya dengan pendekatan militer. Direktur Eksekustif Partnership of Advancing Democracy and Integrity M. Zuhdan menuturkan, penyebutan KKSB oleh pemerintah  menunjukkan bahwa pemerintah hanya menganggap kelompok itu sebagai pelaku kriminal dan separatisme. ”Padahal, kriminalitas dan separatisme ini bermuara dari pendekatan politik yang salah,” ujarnya.

Papua, lanjutnya, oleh pemerintah saat didekati dengan cara otonomi khusus. Namun, masalahnya otonomi khusus itu hanya dinikmati elit lokal di Papua. Padahal, di Papua banyak kelompok atau suku, yang kemudian malah tidak menikmati pembangunan. ”Kesejahteraan itu tidak sampai ke mereka,” paparnya.

Lalu, berbagai kebijakan pemerintah terkait investasi juga tidak berpihak terhadap rakyat Papua. Semua seharusnya paham bahwa tanah di Papua itu merupakan tanah adat. Namun, dalam proses investasi hal tersebut tidak diakui. ”Yang sekarang masih juga bermasalah itu tambang PT Freeport, ada tiga suku di lahan itu yang sampai sekarang tidak mendapatkan hak atas tanah adatnya yang dibangun tambang. Mereka hanya digusur,” tegasnya.

Menurutnya, memang banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Namun, perlu diketahui pelanggaran HAM itu kebanyakan bermula dari masalah sosial dan kesejahteraan. ”Yang akhirnya juga terkait politik,” paparnya. Dengan itu, salah satu solusinya pendekatan politik yang menghargai masyarakat Papua. Tidak hanya sekelompok elit lokal Papua. ”Namun, merata kesemuanya,” paparnya.

Proyek Jembatan Tak Terdaftar

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menyampaikan PT Istaka Karya merupakan perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun Proyek Jembatan di Papua yang menjadi pemberitaan ternyata belum didaftarkan di perlindungan jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan. "Sehingga pekerjanya tidak mempunyai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkapnya. 

Jika terlindungi dengan program Jaminan sosial Ketenagakerjaan, maka pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja akan mendapatkan manfaat salah satunya santunan sebesar 48x dari upah yang dilaporkan. "Jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja, maka akan mendapatkan santunan sebesar Rp 24juta ditambah beasiswa untuk 1 orang anak," imbuhnya. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 44/2015, jika pekerja tidak didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka menjadi tanggung jawab perusahaan untuk memberikan jaminan dan santunan jika pekerjanya mengalami risiko pekerjaan termasuk kecelakaan kerja. "Besarnya jaminan dan santunan harus minimal sama dengan standar yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Sumber: www.indopos.co.id